TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan para pendukung calon presiden Prabowo Subianto mempertanyakan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden 2019. Hal ini disampaikan Muzani saat ditanya ihwal pesan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat bertemu dengan sejumlah tokoh Islam di rumah dinasnya kemarin malam, Senin, 22 April 2019.
Baca: Prabowo Terima Dahlan Iskan dan Para Kiai Bahas Kecurangan Pemilu
Dalam pertemuan itu, JK mewanti-wanti agar segala sengketa pemilu diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan MK. Menurut Muzani, para pendukung Prabowo turut membicarakan hal ini.
"Tadi sih mereka cerita-cerita begitu juga kayaknya. Ya apa masih percaya dengan MK? Kata mereka gitu," kata Muzani di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam, 23 April 2019.
Muzani tak merinci siapa yang dia maksud dengan mereka. Namun, pada Selasa malam itu sejumlah tokoh meriung di rumah Prabowo. Di antaranya Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, juru kampanye nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Neno Warisman, mantan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal (purn) Johannes Suryo Prabowo, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, dan lainnya.
Muzani mengatakan, kebanyakan para tetamu itu adalah para kiai. "Kiai-kiai kebanyakan, gue enggak tahu namanya. Pokoknya pakai sorban, pakai peci," kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga ini.
Meski demikian, Muzani tak menjawab saat ditanya bagaimana sikap BPN ihwal pesan JK itu. Dia mengatakan saat ini BPN masih berfokus mengawal perhitungan C1 dan mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu. "Episode berikutnya. Saya mau pulang," kata dia saat didesak soal sikap BPN.
Baca: H+6 Pasca Pencoblosan, Rumah Kertanegara Prabowo Tak Lagi Ramai
Senin malam kemarin, JK mengundang sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam ke rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. JK mewanti-wanti agar segala masalah pemilu dibawa ke Bawaslu dan MK. "Jangan ada yang berbuat sendiri-sendiri," kata JK seusai pertemuan.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA
